Postingan
BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memastikan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) pada tahun ini, tidak akan melanggar keputusan Mahkamah Agung (MA) beberapa waktu. Pasalnya, pelaksanaan UN akan benar-benar dilaksanakan dengan penyempurnaan dan persiapan serta penggodogan yang sungguh-sungguh. Namun, tanpa mengurangi mutu pendidikan.oleh karena itu, jika ada yang gagal, bisa dilakukan ujian ulangan.
Demikian Presiden Yudhoyono dalam keterangan pers bersama, seusai melakukan komunikasi politik dengan tujuh pimpinan dan perwakilan Lembaga Negara dalam rapat konsultasi di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Kamis (21/1/2010).
Keputusan yang dimaksud adalah Keputusan MA yang menolak kasasi perkara No. 2569 K/PDT/2008 yang diajukan pemerintah. Penolakan diputuskan MA pada tanggal 14 September 2009 lalu. Dalam keputusannya, MA meminta pemerintah meninjau kembali pelaksanaan UN.
Dalam pertemuan itu Presiden didampingi tiga menteri koordinator serta Ketua MA Arifin Tumpa dan enam pimpinan lembaga negara lainnya.
"Sekarang ini memang ada keputusan MA tentang UN. Akan tetapi, proses dan tujuan pendidikan juga harus dijalankan dan mencapai sasarannya," ujar Presiden.
Menurut Presiden, untuk menindaklanjuti keputusan MA, pemerintah telah melakukan persiapan yang lebih baik lagi. Namun, Presiden tidak merinci seperti apa persiapan yang dilakukan pemerintah.
Kepala Negara juga mengharapkan UN bisa digunakan untuk mengukur hasil pendidikan. "Oleh karena itu, jika ada yang gagal, bisa dilakukan ujian ulangan," tambah.
